Maria Ulfah: Perempuan Pelopor yang Membawa Suara Indonesia ke Dunia

Jika kita menelusuri sejarah Asia pascakolonial, sering kali yang muncul adalah nama-nama besar laki-laki: Nehru, Sukarno, Zhou Enlai, U Nu. Namun di sela arsitektur geopolitik yang maskulin itu, ada sosok perempuan Indonesia yang bergerak tenang namun menentukan: Maria Ulfah Santoso.

Ia bukan sekadar menteri perempuan pertama Republik Indonesia. Ia adalah bagian dari generasi yang sedang merumuskan makna kemerdekaan—bukan hanya bagi bangsa, tetapi juga bagi perempuan.

Nasionalisme yang Berwawasan Dunia

Ketika belajar hukum di Universitas Leiden pada awal 1930-an, Maria Ulfah tidak hanya menyerap ilmu hukum kolonial. Ia berinteraksi dengan jaringan anti-imperialisme internasional. Ia mengikuti pertemuan Liga Anti-Imperialisme, membaca literatur sosialisme, dan menyaksikan bagaimana bangsa-bangsa terjajah mulai merumuskan strategi pembebasan.

Pidato Sukarno Indonesia Menggugat menjadi salah satu bacaan yang menguatkan keyakinannya. Di sanalah nasionalismenya bertemu internasionalisme.

Maria Ulfah memahami sejak dini bahwa kolonialisme adalah sistem global. Maka perjuangan melawannya juga harus dibangun melalui solidaritas lintas bangsa.

Hukum sebagai Instrumen Emansipasi

Sekembalinya ke Indonesia, Maria Ulfah memilih jalan pengabdian sosial dan pendidikan. Ia mengajar, membuka kursus baca-tulis untuk perempuan, dan aktif dalam Kongres Perempuan Indonesia.

Dengan latar belakang hukum yang kuat, ia memperjuangkan reformasi hukum perkawinan dan perlindungan hak perempuan. Ia meyakini bahwa kemerdekaan politik tidak akan bermakna jika perempuan tetap berada dalam struktur ketidakadilan domestik dan sosial.

Usulannya tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perumusan UUD 1945 menunjukkan visi negara yang inklusif dan egaliter—sebuah gagasan yang melampaui zamannya.

Diplomasi dan Integritas Moral

Pasca kemerdekaan, Maria Ulfah dipercaya menjadi penghubung antara Republik Indonesia dan Sekutu. Penunjukan ini bukan sekadar strategi diplomatik, tetapi juga pernyataan politik: Republik Indonesia adalah negara modern yang mengakui kapasitas perempuan dalam kepemimpinan.

Dalam masa transisi yang penuh konflik, ia menyaksikan langsung bahwa kemerdekaan tidak serta-merta diakui. Dekolonisasi harus diperjuangkan dengan keteguhan dan kecerdasan diplomasi.

Pengalaman ini menguatkan keyakinannya bahwa solidaritas Asia-Afrika bukan romantisme, melainkan kebutuhan historis.

Asia yang Humanis dan Setara

Dalam Asian Relations Conference (1947) dan Konferensi Sosialis Asia (1953), Maria Ulfah terlibat dalam perumusan visi Asia pascakolonial. Ia melihat bahwa kemerdekaan harus diterjemahkan dalam bentuk negara kesejahteraan, penghormatan hak asasi manusia, dan kesetaraan gender.

Humanismenya bukan sekadar gagasan moral. Ia adalah proyek politik konkret—membangun masyarakat yang adil secara sosial dan setara secara gender.

Kolombo 1958: Ketegasan Sikap

Dalam Konferensi Wanita Asia-Afrika di Kolombo tahun 1958, Maria Ulfah memimpin delegasi Indonesia. Ketika forum itu berusaha menjaga diri sebagai “non-politis”, ia tetap menyuarakan isu kolonialisme—termasuk Irian Barat dan perjuangan perempuan Aljazair.

Baginya, perjuangan perempuan tidak bisa dipisahkan dari perjuangan melawan kolonialisme dan ketidakadilan global.

Feminisme yang tercerabut dari realitas politik hanya akan menjadi wacana kosong.

Relevansi bagi Gerakan Perempuan Hari Ini

Jejak pemikiran Maria Ulfah mengingatkan kita bahwa:

• Perjuangan hukum dan advokasi perempuan harus berpijak pada keadilan struktural.

• Solidaritas lintas bangsa tetap penting dalam menghadapi ketimpangan global.

• Kepemimpinan perempuan bukan sekadar representasi, tetapi juga integritas dan visi kemanusiaan.

Dalam konteks Indonesia hari ini—ketika isu kesetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan, dan keadilan hukum masih menjadi tantangan—warisan pemikiran Maria Ulfah tetap relevan.

Ia menunjukkan bahwa perempuan Indonesia sejak awal telah berada di garis depan sejarah, tidak hanya sebagai peserta, tetapi sebagai perancang masa depan.

Dan mungkin, tugas kita hari ini bukan sekadar mengenangnya—melainkan melanjutkan keberaniannya